Peraturan Pajak (Tax Guide)

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 486/kmk.03/2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 desember 2003

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-169/pj/2001 tentang bentuk surat setoran pajak

penanganan penyelesaian spt tahunan pph wajib pajak badan/orang pribadi yang menyatakan lebih bayar

penegasan atas pembahasan hasil pemeriksaan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belanda untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 desember 2003

pengenaan pajak pertambahan nilai atas produk rekaman suara

pembetulan butir 3.2. surat edaran nomor : se-26/pj.22/1985 tanggal 1 agustus 1985 (seri pph spt-05a)

jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai

pemberlakuan kode etik pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak departemen keuangan pada kantor wilayah vii direktorat jenderal pajak jaya khusus dan kantor pelayanan pajak perusahaan negara dan daerah

lampiran sk.kakanwil djp tentang penentuan klasifikasi dan besarnya njop

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 54/pj/1994 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar

pembebasan bea masuk atas komponen/suku cadang untuk industri perkapalan dan jasa pelayaran

tata cara pembayaran kembali pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam pengusahaan minyak dan gas bumi

perubahan lampiran i, ii, iii, iv, dan v keputusan menteri keuangan nomor 443/kmk.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah direktorat jenderal pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 november sampai dengan 7 desember 2003

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 sampai dengan 23 november 2003

evaluasi pelaksanaan pembentukan basis data sistem informasi geografis pbb

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratik rakyat korea tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor 91/pj/2005 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-67/pj./2004 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

pencetakan sppt pbb tahun 2004

sekretariat pengadilan pajak

pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan bidang perindustrian kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun