Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 96/kmk.01/2003 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya tarip bea masuk atas barang impor

perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 oktober 2003

tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia

biaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak tahun anggaran 2006

pelayanan setoran penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 1997/1998

pph pasal 21 atas penarikan dana pensiun(seri pph pasal 21 nomor 1)

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir

persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 12/pj./1995 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dan spt masa ppn bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan serta petunjuk pengisiannya

tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 oktober 2003

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak dari dan ke kawasan berikat

pemeriksaan perusahaan perasuransian

perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

persiapan break-down rencana penerimaan pbb dan bphtb 2004

kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

besarnya nilai final dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) pt bank rakyat indonesia dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa boga atau katering

perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi

penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan suretyship

pajak penghasilan (pph) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

penyampaian ketentuan mengenai fasilitas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 227/kmk.02/2003 tentang besarnya nilai final dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) pt bank mandiri dalam rangka program rekapitalisasi bank umum