Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemeriksaan sederhana lapangan atas wajib pajak yang telah mendapat izin pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 sampai dengan 10 agustus 2003

perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

penanganan surat-surat wajib pajak

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 543/pj./2000 tentang penetapan tanggal penyampaian laporan yang jatuh temponya bertepatan dengan hari libur

perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean

arif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen energi dan sumber daya mineral

rekrutment pejabat fungsional pemeriksa pajak

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen keuangan

petunjuk pelaksanaan penyanderaan dan pemberian rehabilitasi nama baik penanggung pajak yang disandera

petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor

petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 juli sampai dengan 3 agustus 2003

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-383/pj/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-line dan penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk digital

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 550/pj./2000 tentang tata cara penetapan wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor 07/bc/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan dibidang impor

lelang pembelian kembali obligasi negara

pembayaran pbb online nasional

petunjuk teknis pasca penilaian individual

penjelasan se-19/pj.6/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan basis data sig pbb

tata cara penentuan wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

pemberitahuan impor barang (pib) system electronic data interchange biasa (edi) sebagai faktur pajak standar

pelaksanaan monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) secara on-line

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 juli 2003