Peraturan Pajak (Tax Guide)

sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat

pembekuan izin dua akuntan publik dan pembekuan izin usaha dua kantor akuntan publik

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 146 tahun 2000tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

pemberitahuan impor barang (pib) system electronic data interchange biasa (edi biasa) sebagai faktur pajak standar

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perindustrian dan perdagangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 juli 2003

pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum), dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara

penatausahaan penerimaan setoran pajak melalui pt. pos indonesia (persero) yang diolah dengan cara on-line

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 88/kmk.013/2001 tentang pelimpahan wewenang penanganan dan penandatanganan keputusan dan surat-surat yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kemudahan ekspor kepada kepala badan informasi dan teknologi

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 28/kmk.00/1989 tentang penetapan tarif dan tata cara untuk memperoleh pengembalian pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan

penunjukan badan informasi dan teknologi keuangan untuk melakukan tugas verifikasi atas tagihan imbalan jasa yang diajukan surveyor berdasarkan perjanjian kerja antara pemerintah republik indonesia dengan surveyor

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 541/kmk.04/2000 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak

penegasan lebih lanjut pelaksanaan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-12/pj.42/1998 tanggal 30 maret 1998

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 909/kmk.01/1993 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk/bea masuk tambahan, pajak ekspor/pajak ekspor tambahan dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah yang berkaitan dengan fasilitas yang dikelola bapeksta keuangan

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 283/kmk.01/2000 tentang penundaan berlakunya keputusan menteri keuangan nomor 94/kmk.05/2000 dan keputusan menteri keuangan nomor 95/kmk.05/2000

masa transisi keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 128/pj./2003 tentang penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi wajib pajak selain yang terdaftar di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar

tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 juli 2003

pembebanan bunga pinjaman dalam masa konstruksi

petunjuk pelaksanaan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dan pengawasannya

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 439/kmk.03/1996 tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui pt. pos indonesia (persero)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 juni sampai dengan 6 juli 2003

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 5/kmk.01/1993 tentang penunjukan bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-169/pj./2001 tentang bentuk surat setoran pajak

tata cara penyusunan rencana kerja tahunan serta anggaran pendapatan dan belanja badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi