Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara penerbitan ulang surat teguran, penerbitan surat paksa pengganti, dan pembetulan atau penggantian surat-surat dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak

perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-108/pj.1/1996 tentang bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah v direktorat jenderal pajak jakarta raya ii

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah vi direktorat jenderal pajak jakarta raya iii

jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 dan perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 maret sampai dengan 6 april 2003

pengenaan pajak pertambahan nilai atas produk rekaman suara

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 391/kmk.04/2000 tentang pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama ekonomi sub regional asean yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerjasama ekonomi sub regional asean

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 546/kmk.01/2002 tentang pembentukan tim sistem informasi transaksi pembayaran on-line

perubahan atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-07/bc/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 453/kmk.04/2002 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor

pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai menandatangani keputusan penetapan importir sebagai importir penerima fasilitas jalur prioritas

tempat dan sarana pemeriksaan barang di unit terminal peti kemas (utpk)

profil importir dan profil komoditi untuk penetapan jalur dalam pelayanan impor

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 96/kmk.01/2003 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya tarip bea masuk atas barang impor

optimalisasi pemeriksaan barang dengan menggunakan hi-co scan x-ray system

perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggara kegiatan (event organizer)

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor: kep-81/bc/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

penundaan kelima berlakunya peraturan pemerintah nomor 39tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

rekening bank persepsi pbb untuk menampung pembayaran pbb melalui atm bca

pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat i sulawesi selatan - tenggara (lembaran negara republik indonesia tahun 1964 no. 7) menjadi undang-undang

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak no. kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 maret 2003

pembentukan tim koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (bp- pbb) tingkat kanwil djp