Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 383/pj/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-line dan penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk digital

pengantar keputusan menteri keuangan nomor 543/kmk.03/2002 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto dan cara pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional di bidang produksi mainan anak-anak

perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, dan pemantauan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah

pengawasan pembayaran masa

perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

asuransi sosial pegawai negeri sipil

pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 januari 2003

kebijakan pengamanan penerimaan pbb dan bphtb

pelaksanaan monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) secara on-line

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 511/kmk.06/2002 tentang investasi dana pensiun

perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 januari 2003

perpanjangan tim kompilasi penyusunan buku uraian jabatan dan buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan (prosedur kerja) kantor pusat direktorat jenderal pajak, kantor wilayah direktorat jenderal pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan

pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang

kewajiban menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan

pemungutan cukai atas barang kena cukai yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke kawasan berikat di daerah industri pulau batam

pengenaan pbb tahun 1994 atas perum kereta api

pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak terhadap pabrik gula

dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar

ralat lampiran 4 keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep- 17/pj/2002 tanggal 9 januari 2002 tentang bentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 januari 2003

pembentukan kelompok kerja teknis dan sekretariat pada tim penyusun rancangan undang-undang tentang bea balik nama tanah

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh akuntan publik