Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 520/pj./2002 tanggal 11 desember 2002 tentang jenis-jenis harta yang dipergunakan dalam usaha jasa telekomunikasi seluler yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 sampai dengan 29 desember 2002

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 447/kmk.03/2002 tanggal 22 oktober 2002 tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan

tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor

petunjuk pelaksanaan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-337/pj/2002 tanggal 2 juli 2002

langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2002

penjelasan peraturan pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

penyampaian spt tahunan pph tahun pajak 2002 oleh wajib pajak

perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa persewaan ruangan dan atau rumah yang dilakukan oleh orang pribadi

pelaksanaan teknis tata cara pemindahbukuan atas kekeliruan pembayaran pajak penghasilan dalam mata uang dollar amerika serikat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 desember 2002

pajak penghasilan atas imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan pemberian jasa sertifikasi (seri pph pasal 23 nomor 10)

kode etik dan perilaku pegawai direktorat jenderal bea dan cukai

susunan tugas dan wewenang komite kode etik dan perilaku pegawai direktorat jenderal bea dan cukai

jenis-jenis harta yang dipergunakan dalam usaha jasa telekomunikasi seluler yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan

pendanaan dan solvabilitas dana pensiun pemberi kerja

pembenahan klasifikasi lapangan usaha (klu) pada master file

laporan keuangan dana pensiun

penunjukan perusahaan peserta uji coba jalur prioritas

pemeriksaan langsung dana pensiun

persyaratan pengurus dan dewan pengawas dana pensiun pemberi kerja dan pelaksana tugas pengurus dana pensiun lembaga keuangan

investasi dana pensiun

petunjuk pembuatan surat uraian banding pbb

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor 21/pj/2009 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 15 desember 2002