Peraturan Pajak (Tax Guide)

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengkajian dan penerapan teknologi

tatacara pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan pbb melalui fasilitas perbankan elektronik untuk tempat pembayaran elektronik

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 426/pj./2002 tentang perubahan kedua keputusan direktur jenderal pajak nomor 315/pj./2002 tentang pelaksanaan uji coba penyampaian surat pemberitahuan masa ppn dan ppn bm secara online sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-344/pj/2002

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 424/pj./2002 tanggal 16 september 2002 tentang penerbitan dan pengkreditan faktur pajak yang dibuat tidak tepat waktu

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 402/kmk.03/2002 tentang perubahan keputusan menteri keuangan nomor 253/kmk.03/2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dagangan oleh pengusaha kena pajak selain yang menggunakan penghitungan penghasilan neto

perubahan tarif sewa rumah negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 september 2002

penerbitan dan pengkreditan faktur pajak yang dibuat tidak tepat waktu

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 253/kmk.03/2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dagangan oleh pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

standar biaya pelaksanaan pembentukan informasi rinci objek pajak

perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-108/pj.1/1996 tentang bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

pemberian tunjangan kegiatan tambahan untuk pegawai di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 sampai dengan 15 september 2002

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pekerjaan umum

penyampaian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2009 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk.03/2009 tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/ atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 371/kmk.01/2002 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon i di lingkungan departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt multi busindo elok yang berlokasi di jalan mercedes, desa cicadas, kecamatan gunung putri, bogor jawa barat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 september 2002

penyampaian ralat keputusan menteri keuangan nomor 323/kmk.03/2002 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai disain tahun 2002

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt intertex indonesia internasional yang berlokasi di kawasan industri pt hyundai inti development, jalan raya inti blok c9 nomor 12 a-15 cikarang, desa cibatu, cikarang selatan, bekasi jawa barat

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt asianet spring indonesia yang yang berlokasi di kawasan industri jababeka, jalan industri kawasan jababeka tahap ii blok rr 3d 3e, desa pasirsari, lemahabang, bekasi jawa barat

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21, beserta petunjuk pengisiannya

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt akzo nobel car refinishes indonesia yang berlokasi di kawasan industri pulogadung, jalan pulogadung nomor 37, kelurahan rawa terate, kecamatan cakung, jakarta timur

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt indonesia g-shank precision yang yang berlokasi di kawasan industri jababeka, jalan industri kawasan jababeka tahap ii blok rr 5c5d, desa pasirsari, lemahabang, bekasi jawa barat