Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelimpahan wewenang pengolahan wajib pajak badan asing, wajib pajak orang asing, wajib pajak penanaman modal asing dan wajib pajak badan usaha milik negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah dki jakarta kepada kepala kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kedudukan dan atau tempat usaha wajib pajak yang bersangkutan

mitra utama

penyampaian keputusan menteri keuangan/keputusan direktur jenderal pajak serta surat edaran direktur jenderal pajak melalui intranet

tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per -4 /pj/2010 tentang tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.03/2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri pascabencana alam di wilayah provinsi sumatera barat dan sebagian provinsi jambi

pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

pembentukan tim koordinasi pelaksanaan audit pajak ekspor tahun 2002

pelaksanaan uji petik njop pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 agustus 2002

pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon i di lingkungan departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat dan atau keputusan menteri keuangan

perpanjangan masa berlaku keputusan menteri keuangan nomor : 350/kmk.01/2001 tentang pemberian keringanan bea masuk atas impor kendaraan bermotor bukan baru untuk daerah propinsi irian jaya

pencabutan surat-surat edaran mengenai pemeriksaan pajak

perubahan/ralat atas buku petunjuk pengisian surat pemberitahuan (spt) tahunan pph wajib pajak badan

penyampaian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2002, keputusan menteri keuangan nomor 363/kmk.03/2002 dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-363/pj./2002

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 294/pj/2001 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yan bersifat strategis

tempat pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah bagi wajib pajak yang diadministrasikan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah vii jaya khusus direktorat jenderal pajak jakarta

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 155/kmk.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

minyak dan gas bumi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 juli sampai dengan 4 agustus 2002

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah ix direktorat jenderal pajak jawa timur

pengumuman kriteria wajib pajak patuh

penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pada kantor wilayah xvii direktorat jenderal pajak denpasar

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai