Peraturan Pajak (Tax Guide)

ralat surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 195/pj./2002 tanggal 15 april 2002

penyampaian ralat keputusan menteri keuangan nomor 140/kmk.03/2002 dan ralat atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-14/pj.51/2002

rencana pemeriksaan nasional tahun 2002

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 april sampai dengan 5 mei 2002

penghentian pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 481/kmk.017/1999 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

tata cara pemotongan dan pebayaran, serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan

pengenaan pbb atas jalan tol tahun 2002

rasio pinjaman terhadap modal sendiri dan batas waktu untuk memulai kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 448/kmk.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan

penyerahan jasa pengiriman surat dengan perangko yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai

kebijaksanaan penagihan pajak tahun 2002

penyampaian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2002, keputusan menteri keuangan nomor 141/kmk.03/2002 dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-219/pj./2002

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 283/kmk.01/2000 tentang penundaan keputusan menteri keuangan nomor 94/kmk.05/2000 tentang perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat, dan keputusan menteri keuangan nomor 95/kmk.05/2000 tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 825/kmk.00/1990

kredit pajak luar negeri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 april 2002

penghapusan piutang pajak pada kantor wilayah vi direktorat jenderal pajak jakarta raya khusus

pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan

tindak pidana pencucian uang

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 586/pj./2001 tentang pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas kendaraan bermotor dan tata cara pemberian serta penatausahaan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor

perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

pengolahan data penerimaan, surat pemberitahuan perubahan nama dan/atau kode kpp, permintaan relokasi ulang data master file wajib pajak dan penunjukan unit penerima ssp lembar ke-2