Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 sampai dengan 7 april 2002

pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 353/kmk.03/2001 tentang batasan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku- buku pelajaran agama yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 83/kmk.03/2002 tanggal 8 maret 2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh toko emas perhiasan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pencabutan keputusan presiden nomor 39 tahun 1997 tentang penangguhan/pengkajian kembali proyek pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 sampai dengan 31 maret 2002

perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 104 tahun 1999 tentang pembentukan tim nasional untuk perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka word trade organization, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 18 tahun 2001

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 155/pj./2002 tentang saat lain sebagai saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pada tanggal 1 januari 2001 sampai dengan tanggal 24 januari 2001

pengenaan pajak pertambahan nilai atas produk rekaman gambar

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggaraan kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt riau andalan pulp and paper yang berlokasi di desa pangkalan kerinci, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan, riau

saat lain sebagai saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pada tanggal 1 januari 2001 sampai dengan tanggal 24 januari 2001

penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya

penomoran dan pemberian kode surat kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar

perubahan klasifikasi dan penetapan tarip bea masuk atas impor butir gandum-ganduman

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 maret 2002

surat kawat direktur jenderal pajak

tim kerja dalam rangka kerja sama ekonomi indonesia-jepang

permintaan data 100 wajib pajak pembayar pajak besar

tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia

tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya

pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 522/kmk.04/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan wajib pajak lainnya termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

tata cara penggunaan stiker dalam pemungutan dan pelunasan pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar