Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang


13 Nov 2001
55

penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (njopktkp) pbb dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (npoptkp) bphtb untuk tahun pajak 2002


13 Nov 2001
79

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 november 2001


12 Nov 2001
19

petunjuk pelaksanaan reorganisasi kantor instansi vertikal direktorat jenderal pajak (seri reorg-08)


12 Nov 2001
51

penjelasan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 01/pj.6/1999 tanggal 6 januari 1999


12 Nov 2001
48

pengawasan terhadap wajib pajak yang memperoleh fasilitas bapeksta keuangan


12 Nov 2001
69

cap dinas kantor vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak


08 Nov 2001
90

rencana pendataan/penilaian obyek pajak sektor p3 dan obyek khusus


08 Nov 2001
64

penomoran dan pemberian kode surat kantor vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak


08 Nov 2001
69

penerbitan surat keputusan otorisasi (sko) sebagai dasar pengesahan dana bagi hasil bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan


07 Nov 2001
94

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 november 2001


05 Nov 2001
53

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 oktober sampai dengan 4 november 2001


29 Okt 2001
44

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 203/kmk.017/2000 tentang tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan


29 Okt 2001
54

penyalahgunaan nama dan jabatan menteri keuangan republik indonesia


29 Okt 2001
59

konfirmasi faktur pajak oleh fungsional pemeriksa


29 Okt 2001
116

norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di indonesia


29 Okt 2001
55

pengiriman paket spt tahunan pph


23 Okt 2001
9

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 oktober 2001


22 Okt 2001
41

pelaksanaan pengecualian dari kewajiban membayar pajak penghasilan orang pribadi bagi warga negara indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri (penlu) yang akan bertolak ke luar negeri


16 Okt 2001
46

bentuk pemberitahuan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak


16 Okt 2001
48

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 oktober 2001


15 Okt 2001
31

unit organisasi dan tugas eselon i departemen


11 Okt 2001
43

penunjukan kantor pelayanan pajak tertentu untuk melaksanakan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan melalui komputer


10 Okt 2001
52

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 oktober 2001


08 Okt 2001
33

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 176/pj./2000 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000


05 Okt 2001
44