Peraturan Pajak (Tax Guide)

penyampaian lampiran surat pemberitahuan masa ppn dengan menggunakan media elektronik

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 506/pj./2001 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-108/pj.1/1996 tentang bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan kep-02/pj.1/2000

perubahan ketiga belas atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

laporan bulanan/triwulanan pemanfaatan data transaksi jual beli tanah/bangunan dan data prioritas (seri pemanfaatan data- 24)

tata cara penyelesaian permohonan tempat lain sebagai tempat pengkreditan pajak masukan dan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor

perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak dari usaha lapangan golf

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 377/kmk.01/2001 tentang pembentukan tim sosialisasi surat utang negara

penggalian potensi pajak di bidang kegiatan jasa sertifikasi

divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh badan penyehatan perbankan nasional

pengenaan ppn atas penyerahan bkp oleh pedagang eceran besar

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 sampai dengan 15 juli 2001

penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2014

upah minimum provinsi tahun 2015

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 281/kmk.03/2001 tanggal 8 mei 2001 tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 133/kmk.03/2001 tanggal 20 maret 2001 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah

koordinator pelaksana di lingkungan departemen keuangan

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 254/kmk.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 283/kmk.01/2000 tentang penundaan keputusan menteri keuangan nomor 94/kmk.05/2000 tentang perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 349/kmk.01/1999, dan keputusan menteri keuangan nomor 95/kmk.05/2000 tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 825/kmk.00/1990 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat (bonded zone) di daerah industri pulau batam

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 522/kmk.04/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan wajib pajak lainnya termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan

pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 juli 2001

batasan dan ukuran pengusaha kecil pajak pertambahan nilai

penegasan penilaian angka kredit jabatan penilai pbb

perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.05/2000 tentang penetapan tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau

kenaikan harga dasar hasil tembakau