Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014

penyempurnaan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-167/pj./2001 tentang bentuk laporan penerimaan pajak (lpp)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 mei 2001

perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

tatacara pengenaan dan penyetoran pungutan perikanan

pemrosesan data alat keterangan

pelaksanaan sanksi administratif bagi ppat yang melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 20 tahun 2000

perlakuan perpajakan atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja

pajak pertambahan nilai atas impor suku cadang pesawat c-130 dan f-27/f-28 untuk optimalisasi dukungan penerbangan vvip

upah minimum provinsi tahun 2014

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 mei 2001

rincian penyesuaian rencana penerimaan pbb dan bphtb tahun anggaran 2001

pengantar keputusan menteri keuangan nomor 254/kmk.03/2001 tanggal 30 april 2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

pengenaan pbb atas jalan tol tahun 2001

petunjuk pelaksanaan se-18/pj.31/1992

rincian rencana penerimaan pbb tahun anggaran 1997/1998

penunjukan kantor pelayanan pajak tertentu untuk melaksanakan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan melalui komputer

pengantar pengiriman keputusan menteri keuangan tentang kawasan perdagangan bebas sabang

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 133/kmk.03/2001 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah

pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 306/pj./2001 tentang perubahan keduabelas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

tata cara pemberian surat keterangan fiskal

penanganan faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

pembentukan tim rekonsiliasi data mengenai dana bagi hasil pajak penghasilan (pph) pasal 21 dan pasal, 25/29 orang pribadi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 mei 2001

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) biak