Peraturan Pajak (Tax Guide)

penjelasan pasal 30 dan 34 peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000

impor dan atau penyerahan bkp tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan ppn

pengantar pengiriman keputusan direktur jenderal pajak sebagai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan tahun 2000

tatacara pemberian dan penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor suku cadang pesawat vvip tni au yang digunakan untuk perjalanan presiden dan wakil presiden republik indonesia

pembentukan tim penyusun rancangan undang-undang akuntan publik

pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi (ump) atau upah minimum kabupaten/kota (umk)

keringanan bea masuk atas impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untuk perakitan mesin dan motor berputar

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 april 2001

pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor suku cadang pesawat f-5 yang digunakan untuk memperlancar kesiapan operasional tni au

ralat se-02/pj.91/1997 tanggal 20 februari 1997 tentang penyesuaian beberapa lampiran dari kep-16/pj./1996 sehubungan dengan editing/perekaman spt tahunan pph wp orang pribadi dan wp badan tahun pajak 1996

pengantar pengiriman keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-325/pj./2001 tentang tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 sampai dengan 15 april 2001

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 269/pj/2001 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran dan bentuk serta fungsi surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (ssb)

insentif pemungutan retribusi daerah

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 350/pj/2001 tentang perlakuan perpajakan atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja

penggunaan formulir perpajakan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998tentang perusahaan perseroan (persero)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 april 2001

penanganan permohonan peninjauan kembali atas keputusan keberatan yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor:kep- 524/pj./2000 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana

pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis

harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka skema common effective preferential tarif

penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih