Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka skema common effective preferential tarif

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-venezuela

saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu dari perjanjian restrukturisasi utang usaha

kriteria dan/atau rincian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 maret sampai dengan 1 april 2001

petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

penundaan kembali berlakunya peraturan pemerintah nomor 39tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

pelaksanaan online system atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir

penyampaian surat sekretaris jenderal nomor s-109/sj/2004 hal himbauan penyampaian surat pemberitahuan pajak (spt) tahunan pph tahun 2003

penunjukan sekretaris jenderal dan direktur jenderal piutang dan lelang negara departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat kuasa khusus menteri keuangan guna menghadap di muka peradilan umum

pemberlakuan masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pajak daerah dari unit pelaksana teknis lama ke unit pelaksana teknis baru

perlakuan perpajakan dikawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet)

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 305/kmk.017/1998 tentang pembentukan tim penerbitan surat utang dan/atau obligasi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 169/kmk.017/1999

angsuran bulanan pph pasal 25 tahun pajak 2001

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 515/pj./2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 229/pj./2001 tentang perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet)

pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah

penggunaan formulir spt masa pph pasal 21 dan pasal 26

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 88/kmk.013/2001 tentang pelimpahan wewenang penanganan dan penandatanganan keputusan dan surat-surat yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kemudahan ekspor kepada kepala badan informasi dan teknologi keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 maret 2001

keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan

formulir spt

tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

tata cara penerimaan surat pemberitahuan