Peraturan Pajak (Tax Guide)

tatacara pemberian dan penatausahaan pajak pertambahan nilai dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal luar negeri) terhadap warga negara indonesia yang akan bekerja dl luar negeri dalam rangka program pengiriman tenaga kerja indonesia

tatacara pemberian dan penatausahaan ppn dibebaskan atas impor dan atau penyerahan bkp tertentu dan atau jkp tertentu

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 januari 2001

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal luar negeri) terhadap pilot indonesia yang bekerja di maskapai penerbangan asing dan pelaut indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing

pengantar keputusan direktur jenderal pajak yang berkaitan dengan pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal luar negeri)

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal luar negeri) terhadap mahasiswa atau pelajar yang akan belajar di luar negeri

tanda pengenal resmi sebagai penduduk luar negeri

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (fiskal luar negeri) terhadap misi kesenian, misi olahraga dan misi keagamaan

pemberian dan penatausahaan pajak pertambahan nilai dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 200/kmk.04/2000 tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan dikawasan pengembangan ekonomi terpadu

persiapan rapim

evaluasi penerimaan pbb dan bphtb tahun anggaran 2001 sampai dengan triwulan i (januari s.d. maret 2001)

pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

pemasangan dan pengadaan spanduk perpajakan serta pelayanan spt tahunan pph 2000

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 januari 2001

penegasan lebih lanjut se-22/pj.5.1/1990

peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang perubahan undang-undang perpajakan tahun 2000

kebijakan penagihan pajak tahun 2004

pemberitahuan harga jual eceran minuman mengandung etil alkohol

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 sampai dengan 7 januari 2001

saat terutangnya pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang usaha

pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas kendaraan bermotor