Peraturan Pajak (Tax Guide)

pencabutan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 189/kmk.01/2000 tentang penetapan penghasilan dan pemberian fasilitas, uang jasa akhir masa jabatan serta jasa produksi/bonus bagi badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum

pendelegasian penandatangan keputusan menteri tentang perubahan penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb)

tata cara penerbitan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan dan tata cara pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan kedua keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 239/kmk.01/1996 tanggal 1 april 1996 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 463/kmk.01/1998 tanggal 21 oktober 1998 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 november 2000

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 234/kmk.05/1996 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor

pengiriman paket spt tahunan pph

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-399/pj./2000

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 442/pj./2000 tanggal 13 oktober 2000 dan nomor-467/pj./2000 tanggal 30 oktober 2000

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 november 2000

standardisasi nasional

pembentukan kabinet gotong royong

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit surat berharga syariah negara

perlakuan perpajakan sehubungan dengan penghentian persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) indonesia- belanda (seri p3b nomor 29)

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 november 2000

pengantar keputusan menteri keuangan nomor 211/kmk.03/2003 tentang perubahan kedua keputusan menteri keuangan nomor 422/kmk.04/1998 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-78/bc/2000 tentang penetapan harga jual eceran hasil tembakau

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja

pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih

perpanjangan masa berlaku keputusan menteri keuangan nomor 416/kmk.01/1998

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 455/pj/2000 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-35/pj/2000 tanggal 11 februari 2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan spt tahunan pph

penegasan mengenai ppn atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri oleh pengusaha rokok k-1000

kenaikan harga dasar hasil tembakau

persiapan pemecahan administrasi dan sistem komputerisasi pada karikpa, kpp dan kp pbb dalam rangka perubahan organisasi dan tata kerja djp (seri reorg -2)