Peraturan Pajak (Tax Guide)

pembayaran fiskal luar negeri dan tata cara pengkreditannya

pedoman administrasi pelaksanaan fiskal luar negeri

tata cara pemberian surat keterangan fiskal (skf) non bursa

perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 407/pj./2000 tentang pedoman administrasi pelaksanaan fiskal luar negeri

pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep- 258/pj./2000 tanggal 28 agustus 2000 tentang perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-205/pj./1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 september 2000

surat edaran pembuatan daftar urut kepangkatan

pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama ekonomi sub regional asean yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerjasama ekonomi sub regional asean

pengecualian atas pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional indonesia-australia (aida) kecuali bali, dan orang pribadi warga negara asing yang bekerja di indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan asing

penerapan njoptkp

penetapan besarnya tarip pajak ekspor kelapa sawit, cpo, dan produk turunannya

pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 89/kmk.05/2000 tentang penetapan tarif cukai dan harga dasar hasil tembakau

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 sampai dengan 17 september 2000

penjagaan jaringan vsat dan data pbb on-line

pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (umr) sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1997

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 sampai dengan 10 september 2000

pemanfaatan data pengurus/komisaris, pemegang saham/pemilik modal, dan penerima deviden, bonus, tantiem dan gratifikasi (seri pemanfaatan data-26)

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 476/kmk.03/2002 tentang pelunasan bea meterai dengan cara pemeteraian kemudian dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 02/pj/2003 tentang tata cara pemeteraian kemudian

tatacara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, pemberitahuan kedatangan barang impor dan pemberitahuan keberangkatan barang ekspor

penegasan tentang pengertian force majeure dalam surat edaran nomor se-21/pj.4/1995 tentang surat keterangan bebas (skb) pemotongan/ pemungutan pph

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 dan atau pasal 26