Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 dan atau pasal 26

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep- 22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-205/pj./1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 agustus sampai dengan 3 september 2000

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga penerbangan dan antariksa nasional (lapan)

pengangkatan menteri negara kabinet periode tahun 1999-2004

pengelolaan rekening dana investasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 agustus 2000

penetapan hasil penataran psk/psl daerah lokasi balikpapan, cimahi, surabaya dan palembang tahun anggaran 1999/2000

penyempurnaan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep- 134/pj./1998 tanggal 1 juli 1998

tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan

perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 agustus 2000

ppn atas penyerahan gula pasir musim giling 2000

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 agustus 2000

pengantar keputusan menteri keuangan nomor 337/pj.012/2003 tanggal 18 juli 2003 tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat

penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang *)

perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

pengumuman nomor peng 401/sp/2000 tentang penyelesaian banding atas sengketa pajak

perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

masalah ppn dan bea masuk dalam rangka ekspor

perubahan atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 481/kmk.017/1999 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 juli sampai dengan 6 agustus 2000

pengantar salinan keputusan menteri keuangan nomor : 191/kmk.01/2000

ralat surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 17/pj.51/1999 tanggal 2 nopember 1999