Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt plasindo mas yang berlokasi di kawasan industri jababeka blok mm nomor 18, cikarang, bekasi, jawa barat

investasi dana pensiun

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt nichizai indonesia yang berlokasi di kawasan industri mm 2100 blok nn-4, cibitung- bekasi, jawa barat

pencabutan ketentuan angka 8 surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-04/pj.33/1998 tanggal 30 april 1998 dan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-18/pj.33/1999 tanggal 26 agustus 1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 juli 2000

ppn dan ppn bm dalam tata niaga kendaraan bermotor

pelaporan pemungutan ppn dan ppn bm atas penyerahan kendaraan bermotor

pengaturan kembali kode jenis pajak/map dan kode jenis setoran

pelaporan pemungutan ppn dan ppn bm atas penyerahan kendaraan bermotor

penyesuaian kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak

pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

implementasi rencana dan strategi pemeriksaan pajak (seri pemeriksaan 02-00)

perubahan se-07/pj.42/2000 tanggal 13 april 2000 tentang penegasan lebih lanjut pelaksanaan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-08/pj.42/1999 tanggal 25 februari 1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 sampai dengan 23 juli 2000

penundaan berlakunya keputusan menteri keuangan nomor 192/kmk.04/1998 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

upah minimum provinsi (ump) tahun 2010

penundaan berlakunya keputusan menteri keuangan nomor : 94/kmk.05/2000 tentang perubahan keputusan menteri keuangan nomor : 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan keputusan menteri keuangan nomor : 349/kmk.01/1999, dan keputusan menteri keuangan nomor : 95/kmk.05/2000 tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor : 825/kmk.00/1990 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat (bonded zone) di daerah industri pulau batam

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor produk pipa baja yang dilas (welded pipe)

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 59/pj./2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-549/pj./2000 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 239/kmk.01/1996 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 486/kmk.04/2000

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 01/pj.7/1991 tentang norma penghitungan penghasilan neto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 02/pj.7/1991 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 sampai dengan 16 juli 2000

tata cara pemberian keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 98/kmk.05/2000 tanggal 31 maret 2000