Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 juli 2000

pembukaan dan pengaturan loket bank devisa persepsi di kpbc tanjung priok jakarta

bphtb atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kegiatan sosial/pendidikan

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional indonesia-australia (aida), kecuali bali, dan orang pribadi warga negara asing yang bekerja di indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan asing

penjelasan tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

penundaan berlakunya peraturan pemerintah nomor 39 tahun1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juni sampai dengan 2 juli 2000

jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994

pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak keluar negeri

perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi jasa indonesia

penyempurnaan pertama atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-17/pj.51/1999 tentang pengenaan ppn bm atas kendaraan bermotor terhitung mulai 1 juli 1999 (penyempurnaan ke-5 atas surat edaran seri ppn 10-95)

pengantar pengiriman keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak sebagai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan tahun 2000

hasil seleksi unit kerja/kantor pelayanan percontohan tingkat direktorat jenderal pajak

kewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pph pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim

pengambilan/penyaluran formulir tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (tbpfln) dan formulir surat keterangan bebas fiskal luar negeri (skbfln)

pengenaaan pbb atas jalan tol tahun 2000

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 juni 2000

pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran

peningkatan pelaksanaan kewajiban penyampaian lp2p dan spt tahunan pph orang pribadi pegawai djp pangkat golongan iii/a ke atas

bentuk formulir surat keterangan bebas fiskal luar negeri

pelaksanaan keputusan menteri keuangan r.i nomor 18/kmk.04/1998 tanggal 21 januari 1998

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 juni 2000

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per-97/pj./2005 tentang perubahan ketiga keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-524/pj/2000 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana