Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan oleh industri/industri jasa yang melakukan pembangunan/pengembangan berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 135/kmk.05/2000

keputusan direktur jenderal pajak sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan undang- undang nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

perlakuan perpajakan dan kepabeanan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak badan yang melakukan kerjasama dengan pt. telkom berdasarkan sistem pola bagi hasil tahap ii dan selanjutnya serta pelunasan pajak penghasilan pasal 25

pembebasan fiskal luar negeri terhadap pilot indonesia yang bekerja di maskapai penerbangan asing dan pelaut indonesia yang bekerja di kapal berbendera

bentuk formulir surat keterangan bebas fiskal luar negeri

penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan

perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 80/kmk.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya

tata cara penyusunan dan pengusulan rencana penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (bp-pbb)

tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari hasil- hasil kekayaan negara yang dipisahkan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 juni 2000

petunjuk pelaksanaan tatacara pengangkutan lanjut kargo udara melalui bandar udara internasional

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt busana prima global yang berlokasi di jalan marcedes 223 a, desa cicadas, kecamatan gunung putri, bogor, jawa barat

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt daesung eltec indonesia yang berlokasi di bekasi internasional industrial estate blok c/2 nomor 10, desa cibatu, kecamatan lemahabang, bekasi, jawa barat

pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor : 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean

pedoman pelaksanaan akuisisi nasional arsip orde baru dan kabinet reformasi pembangunan di lingkungan departemen keuangan

kewajiban perpajakan wajib pajak orang asing

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : 17/bc/2000 tentang penetapan harga jual eceran hasil tembakau

penegasan se-104/pj.1/2000 tanggal 20 maret 2000

kewajiban perpajakan bendaharawan

penerapan npoptkp dalam penghitungan bphtb terutang

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 mei sampai dengan 4 juni 2000

perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 42/mpp/kep/2/1997 tentang kriteria dan penetapan perusahaan eksportir tertentu (pet)