Peraturan Pajak (Tax Guide)

syarat, tata cara dan ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum

penegasan lebih lanjut surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-08/pj.42/2000 tanggal 18 april 2000

penyelesaian banding atas sengketa pajak

pengawasan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan otomotif di indonesia

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 mei 2000

pengecualian atas pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam wilayah kerjasama ekonomi sub regional indonesia-australia (aida) kecuali bali, dan orang pribadi warga negara asing yang bekerja di indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan perusahaan asing

penyalahgunaan nama direktorat jenderal pajak

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 145/pj./2005 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

penundaan kenaikan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau

tata cara pelaksanaan surat paksa dan penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa

pengumuman

penunjukan pemimpin umum dan pimpinan keuangan majalah berita pajak

penetapan kembali susunan anggota tim teknis tarip bea masuk dan pungutan ekspor departemen keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 mei 2000

dana perimbangan

penataan ulang fungsi pemeriksaan pajak

formulir ketetapan ppn atas penyerahan aktiva pasal 16d undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994

petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 mei 2000

pemeriksaan khusus melalui pemeriksaan sederhana kantor (psk)

revisi tim penyusunan norma penghitungan peredaran bruto dan perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 01/pj.7/1991 tanggal 9 januari 1991 tentang petunjuk pemakaian norma penghitungan penghasilan neto

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain

larangan menerima seorang kuasa yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak di lingkungan direktorat jenderal pajak

polis asuransi (insurance certificate) yang dapat diterima untuk pengamanan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

penggunaan nomor identitas tunggal wajib pajak