Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt yeong shin indonesia yang berlokasi di kawasan industri mm 2100 blok g kecamatan cibitung, kabupaten bekasi, jawa barat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 maret 2000

ppn dan ppn bm di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 98 tahun1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (rups) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara republik indonesia kepada menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2010

penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 1364/km.5/1998 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 1955/km.5/1999 tentang pemberian izin sebagai penyelenggara gudang berikat (pgb) merangkap pengusaha pada gudang berikat (ppgb) kepada pt dover chemical yang berlokasi jalan raya merak, desa gerem,kecamatan pulomerak, serang, jawa barat

pemberian izin sebagai pengusaha pada gudang berikat (ppgb) kepada pt dow polymers indonesia yang berlokasi di gudang berikat pt dover chemical jalan raya merak, desa gerem, kecamatan pulomerak, serang, jawa barat

pengenaan pbb tahun 2004

pelaporan pemungutan ppn bm atas penyerahan kendaraan bermotor

kearsipan

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt rainbow indo optical industries yang berlokasi di jalan medan-binjai km. 15,8 nomor 18 desa sei semayang kecamatan sunggal kabupaten deli serdang sumatra utara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 maret 2000

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt john's glove factory yang berlokasi di kawasan peruntukan industri, jalan beringin raya, kelurahan tambakaji, kecamatan ngaliyan, kotamadya semarang, jawa tengah

pelunasan bea meterai atas dokumen yang masih menggunakan benda meterai lama (desain 1995) (rev 008/00)

permintaan data objek pajak yang ada di bawah pengawasan bppn yang belum lunas pbb

pembekuan izin empat akuntan publik

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perhubungan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 februari sampai dengan 5 maret 2000

perpanjangan masa berlaku keputusan menteri keuangan nomor : 416/kmk.01/1998

petunjuk operasi aplikasi dbkb 2000 rilis 2.0 dalam rangka otomatisasi daftar biaya komponen bangunan

penetapan upah minimum regional pada 26 (dua puluh enam) propinsl di indonesia dan upah minimum sektoral regional pada 20 (dua puluh) propinsi di indonesia

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1998tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertambangan dan energi di bidang pertambangan umum

pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

persetujuan addendum ke-2 atas barang dan/atau bahan dalam rangka kegiatan proyek bintan industrial estate (phase 2a) three blocks of 3-storey dormitory units (block g, h, & j) di kawasan industri lobam pulau bintan dengan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor kepada pt graha inti prakarsa