Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengantar kep-35/pj/2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia no. 565/km.5/1997 tanggal 12 november 1997 yang telah diubah terakhir dengan no. 2446/km.5/1999 tanggal 16 desember 1999 tentang penetapan kawasan berikat dan pemberian persetujuan sebagai penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) atas nama pt aiwa dharmala yang berlokasi di kawasan dharma industri, jalan raya bekasi km.65, desa waringin jaya, kedung waringin, bekasi, jawa barat

persetujuan addendum ke-1 atas barang dan/atau bahan dalam rangka proyek pengadaan kebutuhan pemeliharaan lapangan golf di kawasan pariwisata lagoi - pulau bintan

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 940/km.5/1999 tanggal 24 mei 1999 tentang pemberian persetujuan sebagai pengusaha pada gudang berikat (ppgb) kepada pt. mitsui export indonesia yang berlokasi di pgb pt. distribution park of indonesia di kawasan industri mm 2100 blok j-10, cibitung, bekasi, jawa barat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 sampai dengan 23 januari 2000

tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 100/kmk.05/2000 tanggal 31 maret 2000

pencairan jaminan bank atau customs bond yang dijaminkan untuk pembebasan bea masuk dan penangguhan pembayaran ppn atas barang dan bahan asal impor yang diimpor oleh : duree timber indonesia, pt

penyampaian ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 165/pj./2005 tanggal 16 desember 2005 tentang perubahan ketujuh atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 sampai dengan 16 januari 2000

pemasangan spanduk perpajakan dan pelayanan spt tahunan pph 1999

tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 januari 2000

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt banshu electric indonesia yang berlokasi di jalan jababeka xiv blok j-12 b cikarang industrial estate, desa harjamekar kecamatan cibitung kabupaten bekasi jawa barat

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 108/pj.1/1996 tentang bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt pan star internasional yang berlokasi di jalan raya serang km. 16.8 desa telagasari, kecamatan cikupa, kabupaten tangerang, jawa barat

tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 99/kmk.05/2000 tanggal 31 maret 2000

tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai

penggunaan sisa faktur pajak standar yang terlanjur dicetak dengan satuan tahun 19...... diganti dengan satuan tahun 20....

tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 97/kmk.05/2000 tanggal 31 maret 2000

pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan tanah dan atau bangunan oleh pengusaha bidang real estat dan industrial estat

meterai tempel dan kertas meterai tahun 2000 (rev 001/00)

pajak penghasilan wajib pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (rev 003/00)

perubahan tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu

petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk