Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 13/pj./2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak

pembentukan tim penanganan perpajakan dalam rangka restrukturisasi perusahaan

ppn atas jasa bengkel (seri ppn 40 -95)

pph pasal 23/pasal 26 atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 september 1999

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keduabelas ikapi)

perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

tata cara pemberian ppn ditanggung oleh pemerintah atas impor dan atau penyerahan kapal, pesawat udara, kereta api, serta suku cadang dan peralatan untuk perbaikan/pemeliharaannya

persyaratan pegawai negeri sipil untuk menjadi pejabat fungsional penilai pbb

petunjuk teknis analisis penentuan nir

pencetakan formulir 1721 di kantor pelayanan pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 agustus sampai dengan 5 september 1999

pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri

penegasan tentang penanganan spt tahunan pph sebagaimana dimaksud dalam surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 04/pj.33/1998 tanggal 30 april 1998 dan se-10/pj.24/1998 tanggal 1 juli 1998

lelang eksekusi pajak

tata cara pemindahan barang modal bagi perusahaan penanaman modal asing (pma)/ penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan perusahaan non pma/pmdn

penegasan tentang pelaksanaan pemotongan pph pasal 21 atas dana pensiun yang dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup

laporan bulanan penerimaan pbb (kpl.kppbb.6.2) dan laporan triwulanan restitusi dan kompensasi bphtb

kelengkapan data pendukung penyelesaian keberatan pbb

pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham

pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendaharawan pemerintah dan bumn/bumd

keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-205/pj./1999 tanggal 18 agustus 1999

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 sampai dengan 29 agustus 1999

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-279/pj./1998

tindak lanjut hasil evaluasi tunggakan pbb