Peraturan Pajak (Tax Guide)

sertifikasi auditor, pengendali teknis audit, dan pengawas mutu audit

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 agustus 1999

kewajiban pelaporan oleh perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk

penggunaan rototype untuk penerimaan ssp

pembetulan rencana penerimaan pbb dan bphtb tahun anggaran 1999/2000 kanwil i, iii, vii, viii, xiv, xv djp

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 329/kmk.04/1999 tanggal 18 juni 1999 tentang penetapan kapal, pesawat udara, kereta api, serta suku cadang dan peralatan untuk perbaikan/pemeliharaannya sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis untuk pembangunan nasional

pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama ekonomi subregional asean yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerjasama ekonomi subregional asean

perlakuan dan pendekatan pemeriksaan terhadap golongan wajib pajak, serta penerapan teknik sampling dalam pemeriksaan pajak (seri pemeriksaan 02-99)

kebijakan penagihan pajak

penegasan tentang pengertian hasil bersih sebagaimana diatur dalam se-23/pj.6/1999 tanggal 23 april 1999 untuk pengenaan pbb sektor kehutanan

penyelesaian permohonan untuk penetapan suatu tempat usaha sebagai tempat terutang pajakpertambahan nilai

pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 sampai dengan 15 agustus 1999

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 298/kmk.01/1997 tentang ketentuan pemindahtanganan barang modal bagi perusahaan penanaman modal asing (pma)/penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan perusahaan non pma/pmdn

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 638/kmk.04/1994 tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 30/kmk.04/1998

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 agustus 1999

penyampaian laporan bulanan penerimaan pbb (kpl.kppbb.6.2.96)

ralat surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 35/pj.6/1999 tanggal 2 juni 1999

penyempurnaan tata cara pengenaan pbb sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian c sebagaimana diatur dengan surat edaran nomor : se-26/pj.6/1999

pengkreditan pph pasal 22 impor yang ditunda pelunasannya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juli sampai dengan 1 agustus 1999

pengkreditan pembayaran fiskal luar negeri bagi perusahaan yang pengenaan pajaknya berdasarkan ordonansi pajak perseroan tahun 1925 dan undang-undang pajak atas bunga dividen dan royalty tahun 1970

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 212/pj./1998 tanggal 8 oktober 1998 tentang surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 serta buku petunjuk pengisiannya

pelimpahan wewenang kepada direktur jenderal lembaga keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat persetujuan pemberian keringanan pembayaran uang pemasukan kepada negara atas perolehan hak atas tanah

penegasan atas laporan keuangan wajib pajak yang harus diaudit oleh akuntan publik sehubungan dengan pelaksanaan se- 21/pj.42/1999 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha