Peraturan Pajak (Tax Guide)

inventarisasi obyek pajak pbb bank beku operasi (bbo) dan bank beku kegiatan usaha (bbku)

data tunggakan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (non migas)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 juli 1999

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan

hasil rapat koordinasi regional tim intensifikasi pbb dan bphtb

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 juli 1999

konfirmasi setoran pajak

petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor

tata cara pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan atas kegiatan usaha di wilayah kerjasama zona a celah timor (seri p3b no. 6)

perubahan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 16/pj.43/1997 tanggal 27 nopember 1997 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997

penetapan besarnya tarip pajak ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit dan produk turunannya

pemanfaatan data penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan (seri pemanfaatan data 23)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 juli 1999

keringanan tarif bea masuk terhadap impor breakfast cereals hasil produksi kellog (thailand) limited dalam rangka proyek asean industrial joint ventures (aijv)

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 44/kmk.04/1998 tentang pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1996

pengantar pengiriman keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-722/pj/2001 tanggal 26 nopember 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan

tatacara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan dari gudang berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor dengan tujuan diekspor

berlakunya meterai tempel baru

pemberian bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-71/bc/1998 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat keputusan untuk dan atas nama menteri keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-17/bc/1999

penyempurnaan se-19/pj.6/1999 tentang pembayaran bphtb yang pengurangannya dihitung sendiri oleh wajib pajak

tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 346/kmk.01./199 tanggal 24 juni 1999

kebijaksanaan penagihan pajak

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketujuh puluh sembilan ikapi) (penyempurnaan ke-32 surat edaran seri ppn 8-95)