Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 juni sampai dengan 4 juli 1999

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) pulau natuna

perubahan keputusan menteri keuangan nomor : 440/kmk.05/1996 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor

pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor

pembebasan bea masuk atas impor barang dan atau bahan dari gudang berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor dengan tujuan diekspor

pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 27/pj./1995 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak

macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

perubahan keputusan menteri keuangan nomor : 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor : 292/kmk.01/1998

keanggotaan indonesia dan kontribusi pemerintah republik indonesia pada organisasi-organisasi internasional

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1994tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1996

pengenaan pbb atas jalan tol tahun 1999

petunjuk pelaksanaan pengenaan pbb atas pt. (persero) pelabuhan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 juni 1999

perlakuan perpajakan bagi partai politik

penyelenggaraan pendaftaran akuntan pada register negara

pengakuan penghasilan dari pengalihan harta/agunan berupa tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak tertentu

pengakuan penghasilan dari pengalihan harta/agunan berupa tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak tertentu

pembebasan bea masuk atas impor garam non yodium oleh induk koperasi garam indonesia

penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah

penetapan bentuk standar surat keputusan direktur jenderal pajak tentang pemusatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pph pasal 21

transfer dan konfirmasi data pada kpp dengan media vsat

sistem kriteria spt untuk diperiksa

penyelesaian backlog atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme rekening khusus yang ineligible

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 233/kmk.05/1996 tentang tatacara pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan bunga