Peraturan Pajak (Tax Guide)

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 585/kmk.05/1996 tentang penggunaan jaminan bank untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 461/kmk.05/1997 tentang penggunaan customs bond sebagai jaminan untuk pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor

penurunan tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu

tata cara pemrosesan pemberitahuan/permohonan wajib pajak yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan

perubahan keputusan menteri keuangan nomor : 440/kmk.01/1996 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor : 502/kmk.01/1998

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu pulau natuna

pembuatan data usulan penetapan angka kredit (dupak)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 sampai dengan 20 juni 1999

koordinasi pelaksanaan undang-undang bphtb dengan kantor pertanahan/badan pertanahan nasional

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 7 sampai dengan 13 juni 1999

syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian juru sita badan penyehatan perbankan nasional

tanggal jatuh tempo pembayaran sppt-pbb tahun 2000

penetapan besarnya tarip pajak ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan produk turunannya

perubahan atas peraturan gubernur nomor 112 tahun 2011 tentang prosedur pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor i section dan h section

penetapan kawasan berikat kepada perusahaan yang telah mendapatkan izin kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) sebelum berlakunya keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tanggal 26 juni 1997

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 mei sampai dengan 6 juni 1999

saat terutangnya pajak pertambahan nilai serta tata cara penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dalam rangka restrukturisasi perusahaan

perlakuan pph atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi

tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

ralat surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 03/pj.52/1999 tanggal 8 april 1998

revisi surat dirjen pajak no. 520/pj.6/1999 tentang penataran bphtb/alk

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 50/kmk.05/1996 tanggal 29 januari 1996 jo. nomor : 3484/km.5/1997 tanggal 17 nopember 1997 jo. nomor : 737/km.5/1999 tanggal 26 april 1999 tentang penetapan kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt aiwa

tata cara pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger), pembentukan bank mandiri dan lelang