Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

pengakuan penghasilan atas pembebasan utang bagi wajib pajak tertentu


10 Mei 1999
55

pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa


10 Mei 1999
32

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 sampai dengan 16 mei 1999


10 Mei 1999
15

standar auditing di bidang kepabeanan dan cukai


07 Mei 1999
30

pemerintahan daerah


07 Mei 1999
76

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt texmaco micro indo utama yang berlokasi di desa kiara payung, kecamatan klari, karawang, jawa barat


05 Mei 1999
21

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt tasindo tassa industries yang berlokasi di jalan raya serang km. 13,8 cikupa, tangerang, jawa barat


05 Mei 1999
47

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 mei 1999


03 Mei 1999
31

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor tin plate


30 Apr 1999
47

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 282/kmk.05/1995 tanggal 5 juli 1995, dan yang telah dirubah terakhir dengan nomor : 3728/km.5/1996 tanggal 5 nopember 1996 tentang penetapan kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt alviny indonesia


30 Apr 1999
76

penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 949/kmk.05/1993 tanggal 17 desember 1993 tentang penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt sony electronics indonesia yang berlokasi di mm 2100 industrial town b-1 ganda mekar, cibitung, bekasi, jawa barat


29 Apr 1999
54

penyelenggaraan seleksi unit kerja/kantor pelayanan percontohan di lingkungan direktorat jenderal pajak


29 Apr 1999
82

penegasan pelaksanaan penggunaan media elektronik sebagai lampiran surat pemberitahuan masa ppn


28 Apr 1999
54

kebijaksanaan dan rencana pemeriksaan tahun 1999 (seri pemeriksaan 01-99)


26 Apr 1999
78

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 50/kmk.05/1996 tanggal 29 januari 1996 jo. nomor : 3484/km.5/1997 tanggal 17 nopember 1997 tentang penetapan kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt aiwa indonesia yang berlokasi di jalan raya


26 Apr 1999
34

penggunaan media elektronik sebagai lampiran surat pemberitahuan masa ppn


26 Apr 1999
53

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 april sampai dengan 2 mei 1999


26 Apr 1999
55

petunjuk pelaksanaan keputusan dirjen pajak no. kep-16/pj.6/1998 tanggal 30 desember 1998 khusus untuk pengenaan pbb sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian c


26 Apr 1999
14

penegasan lebih lanjut pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 130/kmk.04/1998 tanggal 27 februari 1998


26 Apr 1999
60

petunjuk pengenaan pbb sektor pertambangan minyak dan gas bumi


23 Apr 1999
57

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 03/pj./1995 tanggal 9 januari 1995 tentang penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam hal-hal tertentu


23 Apr 1999
21

persetujuan penambahan jenis hasil produksi kawasan berikat pt asia pramulia yang berlokasi di jalan raya kedung asem no. 9, kelurahan kedung baruk kecamatan rungkut surabaya dengan menyempurnakan keputusan menteri keuangan nomor : 356/kmk.05/1998 tanggal 27 juli 1998


23 Apr 1999
43

petunjuk pelaksanaan keputusan dirjen pajak no. kep-16/pj.6/1998 tanggal 30 desember 1998 khusus untuk pengenaan pbb sektor perkebunan


23 Apr 1999
47

petunjuk pengenaan pbb sektor pertambangan energi panas bumi


23 Apr 1999
81

petunjuk pelaksanaan keputusan dirjen pajak no. kep-16/pj.6/1998 tanggal 30 desember 1998 khusus untuk pengenaan pbb sektor pertambangan non migas galian c


23 Apr 1999
18