Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak per-12/pj/2010 tentang nomor objek pajak pajak bumi dan bangunan

pencabutan pasal 6 keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 104/kmk.05/1997 tanggal 12 maret 1997 tentang pemberian dan pencabutan nomor pokok pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir hasil tembakau serta persetujuan pembuatan hasil tembakau di luar pabrik

penetapan harga jual eceran hasil tembakau

penyediaan dan tata cara pelekatan pita cukai hasil tembakau

penunjukan golongan perusahaan-perusahaan hasil tembakau dalam negeri berdasarkan batasan produksi tahun takwim

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-afrika selatan (seri p3b no. 12)

formulir spmkp dan spmib tahun anggaran 1999/2000

pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (umr) sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1997

pemberitahuan berlakunya protokol yang mengubah persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-kanada (seri p3b no. 13)

penegasan pengadministrasian ssp

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri – kuwait (seri p3b no. 10)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 maret sampai dengan 4 april 1999

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-mauritius (seri p3b no. 9)

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) manado-bitung

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri – yordania (seri p3b no. 11)

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) betano, natarbora, dan viqueque

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) daerah aliran sungai kahayan, kapuas, dan barito

petunjuk umum pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor

penerusan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 536/pj./2000 tanggal 29 desember 2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) samarinda, sanga-sanga, muara jawa, dan balikpapan

pemanfaatan homepage direktorat jenderal pajak

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) buton, kolaka, dan kendari

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) bima

perlakuan perpajakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) batulicin