Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt ochiai menara indonesia yang berlokasi di jalan jababeka v blok i/3 kawasan industri jababeka, cikarang, desa pasir gombong, kecamatan lemahabang, kabupaten bekasi, jawa barat

pelatihan operator console

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt daelim dharmala indonesia yang berlokasi di kawasan industri jababeka, jalan jababeka raya blok e nomor 6-8, cibitung, bekasi, jawa barat

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 335/pj./2002 tentang tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor ampicillin trihydrate dan amoxycillin trihydrate

perindustrian

formulir-formulir ketetapan pph final dan ppn atas impor, ppn pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean, ppn pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean, ppn pemungutan pajak oleh pemungut pajak, ppn atas jasa membangun sendiri serta ppn bm atas impor dan ppn bm pemungutan pajak oleh pemungut pajak

perbaikan atas kesalahan cetak formulir stp ppn/ppn bm dan nota penghitungan ppn/ppn bm

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman di bidang pengadilan niaga

penangguhan pembayaran ppn/ ppn bm atas impor barang modal tertentu (penyempurnaan ke-4 atas surat edaran seri ppn 15-95)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 sampai dengan 7 maret 1999

tatacara penyetoran dan penatausahaan peneriman dalam rangka kegiatan impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan dan penerimaan uang jaminan dalam rangka kegiatan impor pelayanan segera

perpanjangan masa pelekatan pita cukai hasil tembakau dari tahun anggaran 1998/1999

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 130/kmk.04/1998 tanggal 27 februari 1998

penerbitan surat keterangan bebas (skb) pph sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1996

penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan kontraktor yang melakukan kontrak bagi hasil di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah kerjasama zona a celah timor

perubahan atas keputusan presiden nomor 71 tahun 1996 tentang pembangunan pulau natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 68/kmk.04/1999 tanggal 16 februari 1999

bukti pemotongan pph final atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dengan menggunakan sistem q.q

cara penghitungan bphtb karena pemberian hak baru di luar pelepasan hak yang di atasnya terdapat bangunan

ppn atas jasa angkutan bahan bakar minyak (bbm) (seri ppn 44-95)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 sampai dengan 28 februari 1999

inventarisasi petugas pemeriksa pajak

penetapan biaya penagihan piutang bea/cukai

penegasan mengenai sistim dan bentuk laporan