Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan mengenai sistim dan bentuk laporan

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 80/kmk.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 235/kmk.01/1998

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor : 333/kmk.011/1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih bank-bank milik negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 sampai dengan 21 februari 1999

pengawasan kegiatan perusahaan modal ventura daerah

perlakuan bphtb terhadap penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah

penyampaian dan penegasan atas pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-12/pj/2009 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi

rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya

pemberitahuan berlakunya protokol perubahan persetujuan dan protokol antara pemerintah republik indonesia dan konfederasi swiss mengenai penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum

penegasan tentang pelaksanaan proses penyelesaian permohonan penggunaan media elektronik sebagai lampiran spt tahunan pph pasal 21

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 sampai dengan 14 februari 1999

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 04/pj/2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

pelaksanaan pemeriksaan pada kpp pratama di seluruh indonesia selain kpp pratama di wilayah kanwil djp jakarta pusat

pelaksanaan analisa penentuan zona nilai tanah (znt) dan nilai indikasi rata-rata (nir) sebagai dasar penentuan njop tanah

tindak lanjut hasil rapat pimpinan direktorat jenderal pajak

penyalahgunaan nama dirjen pajak

bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk penagihan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan bunga dalam rangka impor

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu mbay

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu sanggau

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu bima

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu pare-pare

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu buton, kolaka, dan kendari