Peraturan Pajak (Tax Guide)

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu samarinda, sanga-sanga, muara jawa, dan balikpapan

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu bima

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu batui

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu buton, kolaka, dan kendari

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu manado-bitung

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu sanggau

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu pare-pare

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang

perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu batulicin

penetapan besarnya tarif pajak ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan produk turunannya

ralat keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 22/kmk.01/1999 tanggal 15 januari 1999 tentang perubahan keputusan menteri keuangan nomor 234/kmk.05/1996 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor

penggunaan njop tahun 1999

penegasan tentang penangguhan penyusutan atas harta berwujud

kewajiban pemenuhan pembayaran pph final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari rp. 60.000.000,00

harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 sampai dengan 31 januari 1999

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 234/kmk.05/1996 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor

pembuatan dan pemanfaatan daftar penelitian administrasi pemenuhan kewajiban bphtb

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-ukraina (seri p3b no. 8)

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor i section dan h section

penggunaan media elektronik sebagai pengganti lampiran formulir 1721 a-1 dalam surat pemberitahuan tahunan pph pasal 21 (formulir 1721)

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor tin plate

inventarisasi pegawai teknis pendataan dan penilaian

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 24 januari 1999

kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industri tertentu