Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-22/pj/1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-172/pj/1998

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 sampai dengan 11 oktober 1998

penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt bank mandiri

penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 5/pj/2011 tentang tata cara pengajuan dan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak dalam negeri

perubahan pasal 2 ayat (1) keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-19/bc/1998 tanggal 09 maret 1998 tentang penyediaan, pelekatan, dan warna pita cukai hasil tembakau

perubahan tarif bea masuk dan penyempurnaan klasifikasi atas impor beberapa produk tertentu

pengiriman spt tahunan pph tahun 1998

penetapan tarif cukai khusus hasil tembakau jenis sigaret putih mesin

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab suriah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 september sampai dengan 4 oktober 1998

pembayaran pbb dalam mata uang selain rupiah bagi wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, dan kegiatan usaha atau badan lain

pencampuran etil alkohol yang akan dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu betano, natarbora dan viqueque

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai kahayan, kapuas dan barito

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu buton, kolaka dan kendari

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu seram

kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batui

perubahan pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-16/bc/1998 tanggal 5 maret 1998 tentang penetapan harga jual eceran hasil tembakau

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu bima

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 sampai dengan 27 september 1998

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah mongolia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

pengesahan persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dan penghindaran pajak atas penghasilan antara republik indonesia dan republik venezuela beserta protokol

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (laba usaha)