Mitra Resmi DJPDistributor Resmi e-Meterai

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Peraturan Pajak Terbaru dan Terlengkap di Indonesia

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Urutkan:

penetapan besarnya tarip dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor atas beberapa komoditi tertentu


22 Apr 1998
58

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak


20 Apr 1998
94

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 april 1998


20 Apr 1998
56

tata cara penyetoran pajak yang pemungutan pajaknya disetor sendiri dengan ssp final dan/atau dipungut oleh wajib pungut dan disetorkan dengan ssp umum


20 Apr 1998
60

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 130/kmk.04/1998 tanggal 27 februari 1998


17 Apr 1998
86

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 80/kmk.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya


14 Apr 1998
37

perubahan lampiran keputusan menteri keuangan nomor 611/kmk.04/1994 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi perwakilan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 436/kmk.04/1996


13 Apr 1998
27

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 april 1998


13 Apr 1998
51

alokasi sementara pembagian pbb bagian pemerintah pusat kepada masing-masing daerah tingkat ii


10 Apr 1998
45

harga eceran tertinggi pupuk urea, sp-36 dan za produksi dalam negeri di tingkat petani untuk sektor pertanian


09 Apr 1998
78

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 766/kmk.04/1992 tentang tatacara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas hasil pengusahaan sumberdaya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik


09 Apr 1998
69

penetapan upah minimum provinsi bengkulu tahun 2010


09 Apr 1998
59

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 april 1998


06 Apr 1998
62

perlakuan pph atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari but yang ditanamkan kembali di indonesia (seri pph pasal 23/26 nomor 2)


03 Apr 1998
36

kebijaksanaan dan rencana pemeriksaan tahun 1998 (seri pemeriksaan 02-98)


30 Mar 1998
61

pelaksanaan keputusan menteri keuangan r.i nomor 117/kmk.04/1998 tanggal 27 februari 1998


30 Mar 1998
88

pemeriksaan ulang (seri pemeriksaan-01)


30 Mar 1998
56

penyempurnaan lampiran i keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-17/bc/1998 tanggal 09 maret 1998 tentang penunjukan perusahaan-perusahaan hasil tembakau dalam negeri dengan masing-masing beban tarif cukai


30 Mar 1998
62

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-21/bc/1998 tanggal 09 maret 1998 tentang perubahan pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-16/bc/1998 tanggal 5 maret 1998 tentang penetapan harga jual eceran hasil tembakau


30 Mar 1998
20
Bea Cukai

tata cara penyetoran dan pelaporan ppn atas dana hasil produksi batubara perusahaan kontraktor swasta


30 Mar 1998
53

penyampaian surat keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-54/pj./1998 tanggal 25 maret 1998


30 Mar 1998
20

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 maret sampai dengan 5 april 1998


30 Mar 1998
27

pedoman pembagian pajak bumi dan bangunan yang berasal dari iuran hasil hutan


30 Mar 1998
65

penyempurnaan laporan penerimaan pajak


30 Mar 1998
73

tatacara permohonan persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi kawasan berikat


27 Mar 1998
71