Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengenaan pbb terhadap objek pajak yang masih dalam tahap pembangunan

pencabutan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 185/kmk.04/1998 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasan serta pelaporannya

penyempurnaan bentuk laporan penerimaan pajak (lpp)

pencabutan atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 128/kmk.00/1993 tentang pemberian fasilitas impor atas barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta

pencabutan atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 508/kmk.01/1995 tentang tatalaksana pemberian kemudahan pabean dan perpajakan atas impor dan/atau penyerahan komponen dan/atau kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

pembatalan pelaksanaan se-10/pj.42/1998 tanggal 19 maret 1998

pelaksanaan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded warehouse) daerah industri pulau batam

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 sampai dengan 29 maret 1998

sasaran pemeriksaan/konfirmasi dan usulan personil anggota/supervisor tim pemeriksa pada tim gabungan djp-bpkp wilayah, tahun 1998/1999

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketujuh puluh dua ikapi) (penyempurnaan ke-25 surat edaran seri ppn 8-95)

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasan serta pelaporannya

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor batang dan batang kecil, dicanai panas dalam gulungan berputaran tidak teratur dari baja bukan paduan (wire rod)

penegasan perlakuan pph atas kontrak investasi kolektif (kik) dalam transaksi efek beragun aset (eba)

keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-49/pj./1998 tanggal 16 maret 1998

perlakuan ppn atas jasa sertifikasi (seri ppn 11-95)

pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan

perlakuan perpajakan terhadap biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi (bhp jastel)

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktorat jenderal pajak nomor kep-54/pj/1995 dan kep-110/pj./1997

perubahan atas keputusan presiden nomor 37 tahun 1992 tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta

penegasan tentang penyusutan arsip di lingkungan direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 sampai dengan 22 maret 1998

perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

rencana penerimaan pbb tahun 1994/1995

perubahan pasal 4 ayat (4) keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-16/bc/1998 tanggal 5 maret 1998 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-55/bc/1998 tanggal 22 september 1998