Peraturan Pajak (Tax Guide)

penunjukan jabatan dan unit organisasi di lingkungan sekretariat badan penyelesaian sengketa pajak yang memiliki cap jabatan

kenaikan fiskal luar negeri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 2 sampai dengan 8 februari 1998

pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah republik indonesia

pemanfaatan data mikro

pemberian restitusi/pembebasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing/badan internasional serta pejabat/tenaga ahlinya

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1994tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1996

pemasangan spanduk perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 januari sampai dengan 1 februari 1998

pengangkatan keanggotaan badan penyelesaian sengketa pajak

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 507/kmk.04/1996 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000

penurunan tarip pajak ekspor atas komoditi tertentu

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 36/kmk.01/1997 tentang keringanan bea masuk terhadap impor bagian dan perlengkapan tertentu kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan dan atau pembuatan kendaraan bermotor

pembebasan bea masuk atas impor bahan baku / penolong untuk industri makanan dan minuman, serta industri kemasan makanan / minuman

perubahan atas keputusan presiden nomor 90 tahun 1996 tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu biak

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu samarinda, sanga-sanga, muara jawa, dan balikpapan

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu mbay

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 sampai dengan 25 januari 1998

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sanggau

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batulicin

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu manado- bitung

tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pengembangan pulau bintan dan pulau karimun

evaluasi penerimaan pbb s/d bulan nopember 1997

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income