Peraturan Pajak (Tax Guide)

bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks sticker pajak pertambahan nilai atas penyerahan rekaman video

penetapan sebagai kawasan berikat dan pemberian persetujuan penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt aiwa dharmala yang terletak di kawasan dharma industri, jalan raya bekasi km.65, desa waringin jaya, kedung waringin, bekasi, jawa barat

ketentuan pemberian uang ganjaran kepada mereka yang telah memberikan jasa dalam penyelesaian tindak pidana dan pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai

batas waktu penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, serta daluwarsa penagihan pajak bumi dan bangunan

penurunan tarip pajak ekspor atas komoditi tertentu

pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri/industri jasa

pengembangan pembentukan basis data yang berstruktur sismiop

pengesahan convention on mutual administrative assistance in tax matters (konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 sampai dengan 9 november 1997

penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 291/kmk.05/1997 tentang kawasan berikat

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 450/kmk.04/1997 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 297/kmk.01/1997 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan industri/industri jasa

pengenaan pajak pertambahan nilai 0% (nol persen) yang dipercepat atas ekspor yang dilakukan oleh perusahaan eksportir tertentu dan ketentuan-ketentuan mengenai proses restitusinya

registrasi ulang pengusaha kena pajak tahun 2012

pajak bahan bakar kendaraan bermotor

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1996tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor

tata cara pemeriksaan di bidang pajak daerah

kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan

penundaan masa berlakunya keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-155/pj/1997 (penyempurnaan ke-2 atas surat edaran seri ppn 3-95)

pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/komponen untuk pembuatan sentral telepon digital indonesia (stdi), peralatan jaringan sambungan telepon kendaraan bermotor (stkb), dan untuk industri terminal oleh pt industri telekomunikasi indonesia

penunjukan tenaga akuntan dan pemeriksa pada kantor akuntan publik sebagai tenaga ahli pada direktorat jenderal pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 oktober sampai dengan 2 november 1997

penunjukan dit.jen anggaran sebagai pemungut ppn atas penyerahan pupuk dan pestisida bersubsidi.(penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 39-95)

pedoman penyusunan nilai indikasi rata-rata sebagai dasar penyusunan njop

tatacara penatausahaan data objek pajak bumi dan bangunan pertambangan migas dan panas bumi serta pembayarannya