Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 sampai dengan 26 oktober 1997

pembentukan badan penyelesaian sengketa pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 sampai dengan 19 oktober 1997

pemberian persetujuan sebagai penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt. golden bear company indonesia yang terletak di jl. raya pahlawan, desa sukahati, kecamatan citeureup, bogor, jawa barat

pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-76/bc/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep -66/bc/1997 tanggal 1 agustus 1997

tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri

pembebastugasan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, atau anggota badan penyelesaian sengketa pajak serta hak-haknya

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 68/pj/2010 tentang tata cara pembentukan tim quality assurance pemeriksaan

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-75/bc/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-65/bc/1997 tanggal 1 agustus 1997

pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 sampai dengan 12 oktober 1997

kebijakan peningkatan pencairan tunggakan pbb

surat keterangan bebas dan surat keterangan tarif pemotongan pph pasal 26 sehubungan dengan ketentuan dalam pppb

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 sampai dengan 5 oktober 1997

penegasan atas pemeriksaan wajib pajak lokasi

koordinasi ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 di propinsi irian jaya

pengaturan kembali pemberian kode surat unit-unit organisasi dalam lingkungan direktorat jenderal pajak

penghitungan besarnya pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang dikembalikan karena keputusan keberatan atau putusan banding

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari baja bukan paduan dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam bentuk gulungan atau bukan gulungan (hot rolled coil/plate)

ralat se-13/pj.53/1997 tentang laporan hasil penjualan benda meterai oleh pt. bank rakyat indonesia (persero)

ralat atas lampiran 1 se dirjen pajak no. se-18/pj.6/1997 perihal pengenaan pbb atas jalan tol

petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos

keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-64/bc/1997 tanggal 29 juli 1997

penyesuaian atas angka perbandingan tertimbang ihh tahun 1997/1998