Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 402/kmk.03/2002 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dagangan oleh pedagang eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor 402/kmk.03/2002

penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya

pengenaan pbb tahun 1997 atas perusahaan umum kereta api

pelaksanaan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank

batasan rumah murah yang ppn-nya ditanggung oleh pemerintah (penyempurnaan ke-4 atas surat edaran seri ppn 14-95)

perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs

peningkatan kepatuhan dan tertib administrasi ppn dan ppn bm (penyempurnaan ke-1 se seri ppn 38-95)

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per 3/pj./2008 tentang tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu

pengenaan pbb atas jalan tol

setoran ppn/ppn bm ex keppres 56/1988

tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan

pengaturan kembali ketentuan jaminan sebagaimana dimaksud dalam keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep- 23/bc/1997 tanggal 21 maret 1997 jo. nomor kep-59/bc/1997 tanggal 4 juni 1997

ppn buku pelajaran yang ditanggung pemerintah

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-75/bc/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-44/bc/1997 tanggal 1 mei 1997

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-76/bc/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-45/bc/1997 tanggal 1 mei 1997

evaluasi penerimaan pbb triwulan i tahun 1997/1998

penangguhan pembayaran ppn/ppn bm atas impor barang modal tertentu (penyempurnaan ke-5 atas surat edaran seri ppn 15-95)

tindak lanjut ketentuan peralihan pasal 11a peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1996

pengenaan ppn bm atas bkp yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor (penyempurnaan ke-2 atas surat edaran seri ppn 9-95)

pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/ komponen untuk perakitan mesin dan motor berputar

petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan

tata cara penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri

permohonan ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran agama (penyempurnaan ke-15 surat edaran seri ppn 8- 95)

ppn ditanggung oleh pemerintah atas impor dan penyerahan bkp tertentu dan tata cara pelaksanaannya (penyempurnaan ke-3 atas surat edaran seri ppn 14-95)

perubahan formulir-formulir yang digunakan dalam penagihan pajak