Peraturan Pajak (Tax Guide)

perekaman lampiran spt tahunan 1721 (formulir 1721 a-1) (seri pph pasal 21 no. 15)

perubahan formulir-formulir yang digunakan dalam penagihan pajak

perlakuan pph terhadap penerimaan manfaat asuransi jiwa (seri pph umum nomor 47)

jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 dan perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan

jenis barang yang tidak dikenakan ppn (penyempurnaan ke-6 atas surat edaran seri ppn 25-95)

tatacara dan penyelesaian impor barang yang dipergunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panasbumi

spt tahunan pph tahun 1997 (seri pph umum no.46)

laporan hasil penjualan benda meterai oleh pt bank rakyat indonesia (persero)

perubahan lampiran ii keputusan menteri keuangan nomor 644/kmk.04/1994 tentang macam dan jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan barang mewah

petunjuk pelaksanaan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-110/pj./1997 tanggal 19 juni 1997

jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak

perlakuan ppn dan ppn bm di kawasan berikat pulau batam

bentuk buku catatan penerimaan, buku penerimaan harian direktorat jenderal bea dan cukai, dan tatacara pengisiannya

perubahan dan pemberian nomor kode kantor pelayanan pajak

ketentuan pemindahtanganan barang modal bagi perusahaan penanaman modal asing (pma)/ penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan perusahaan non pma/pmdn

penyempurnaan lampiran keputusan menteri keuangan nomor 440/kmk.05/1996 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya tarip bea masuk atas barang impor

pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor ampicilin trihydrate dan amoxycilin trihydrate

pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan industri/industri jasa

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan juli, agustus, dan september 1997

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 488/kmk.05/1996 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor tatalaksana pengangkutan terus atau pengangkutan lanjut barang impor atau barang ekspor

barang yang diatur tata niaga impornya

pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional

perubahan tarif pajak ekspor atas crude palm oil (cpo), refined bleached deodorized palm oil (rbd po), crude olein (crd olein) dan refined bleached deodorized olein (rbd olein)

penyempurnaan klasifikasi dan perubahan tarif bea masuk atas impor barang tertentu