Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara penyetoran dan pemberitahuan bantuan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i

penjelasan surat edaran nomor : se-121/pj.112/1995 tanggal 19 desember 1995 tentang keterlambatan penyelesaian spt lebih bayar yang sudah daluwarsa

perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak berstatus entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) dan perusahaan pengolahan di kawasan berikat (kb)

pph pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pns, anggota abri, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah. (seri pph pasal 21 no. 11)

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 854/kmk.01/1993 tentang tatalaksana pabean mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat (bonded zone) sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 292/kmk.01/1994

tata cara penyampaian laporan penyerahan barang hasil olahan produsen pemakai fasilitas pembebasan dan permohonan fasilitas pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan atas penyerahan barang dari daerah pabean indonesia lainnya ke kawasan berikat dan atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor

kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor

pemantapan pelaksanaan pencetakan sppt massal tahun 1996

perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 4 tahun 1996

pembebasan bea masuk, tidak dipungut pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan pasal 22 atas impor metal box/metal creates

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 855/kmk.01/1993 tentang entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 88/kmk.01/1995

klasifikasi njop tahun 1996 kota-kota besar seluruh indonesia

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh sembilan ikapi)

penyampaian permasalahan pbb

penyelesaian tunggakan restitusi ppn yang masih tersisa per 31 desember 1995

tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri baja di dalam negeri

penyetoran dan pemberitahuan bantuan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i

pph pasal. 22 atas penjualan hasil produksi industri baja (seri pph ps. 22-5)

perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i

pengenaan pbb atas kawasan hutan ex areal hph

penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku kelimapuluh enam ikapi)

konfirmasi faktur pajak yang berjumlah rp. 2 juta kebawah

pengecualian dari kewajiban membayar fiskal luar negeri bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerjasama ekonomi sub regional asean yang meneruskan penerbangan ke luar negeri

bukti pemotongan/pemungutan pph atas hadiah undian (seri pph umum no. 2)