Peraturan Pajak (Tax Guide)

batas akhir pelunasan pph pasal 29 untuk tahun pajak 1995 (seri pph umum no.28)

pengesahan agreement on the global system of trade preferences among developing countries

pencabutan keputusan menteri keuangan nomor 1548/kmk.013/1990 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 284/kmk.010/1995

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan januari, februari, dan maret 1996

kepabeanan

pembatasan pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing

pemilikan saham atau unit penyertaan reksa dana oleh pemodal asing

cukai

perubahan kode nota untuk pembuatan nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak

penyampaian surat dirjen pajak no. s-428/pj.432/1995

jenis jasa yang tidak dikenakan ppn (seri ppn 29-95)

penyempurnaan formulir permintaan pemeriksaan keterkaitan dan pemberitahuan melakukan pemeriksaan keterkaitan

pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran,dan besarnya iuran-iuran yang pungut dari pegawai negeri, pejabat negara,dan penerima pensiun

keterlambatan penyelesaian spt lebih bayar yang sudah daluwarsa

tata cara penyetoran, penyimpanan, dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (bp-pbb)

penegasan pelaksanaan penunjukan pemungut pajak pph pasal 22 industri kertas. (seri pph ps. 22)

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-taiwan

jenis barang yang tidak dikenakan ppn (penyempurnaan ke- 3 atas surat edaran seri ppn 25-95)

jenis barang yang tidak dikenakan ppn (penyempurnaan ke- 4 atas surat edaran seri ppn 25-95)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku-buku pesanan ppbbasd

penyelesaian tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 598/kmk.04/1994 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh delapan ikapi)

bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

perubahan lampiran se-05/pj.43/2000 tanggal 22 maret 2000