Peraturan Pajak (Tax Guide)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan oktober, nopember, dan desember 1995

bhp jastel

penggunaan bahasa inggris dalam pembukuan wajib pajak

cara lain pelunasan bea meterai

badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

tanda pengenal resmi sebagai penduduk luar negeri (penlu) (seri pph pasal 25 nomor 7)

bentuk skpkpp (kp pdip 5.30) dan skpkpp pengganti (kp pdip 5.31)

penangguhan pembayaran ppn/ppn bm atas impor barang modal tertentu (penyempurnaan ke-2 atas surat edaran seri ppn 15-95)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh lima ikapi)

pemeriksaan bersama dan tukar menukar informasi

pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 61/pmk.03/2005 tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan dalam rangka proyek pengembangan pulau bintan dan pulau karimun

cara pemeteraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi

penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan

surat kawat

penegasan tentang pembayaran pph pasal 25 atas transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan

perusahaan yang dicabut nomor pengukuhannya sebagai pengusaha kena pajak (seri ppn 27-95)

pelaksanaan pedoman pengkreditan pajak masukan atas pkp yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 12-95)

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet dan/atau permadani untuk tahun anggaran 2013

penegasan surat kwt-237/pj.43/1995

pengenaan ppn atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt (seri ppn 26-95)

penegasan pemeriksaan keterkaitan (seri pemeriksaan-86)

tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen di dalam negeri

surat setoran pajak "final" untuk penyetoran pph pasal 22 yang dipungut oleh bulog, pertamina, dan badan usaha yang bergerak dibidang premix (seri pph pasal 22 no. 3)

tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri

ppn ditanggung oleh pemerintah atas impor dan penyerahan bkp tertentu dan tata cara pelaksanaannya (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 14-95)