Peraturan Pajak (Tax Guide)

ppn ditanggung oleh pemerintah atas impor dan penyerahan bkp tertentu dan tata cara pelaksanaannya (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 14-95)

tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri

penangguhan pembayaran ppn/ppn bm atas impor barang modal tertentu (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 15-95)

jenis barang yang tidak dikenakan ppn (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri ppn 25-95)

penambahan dan penyempurnaan ssp

petunjuk perlakuan pajak penghasilan terhadap pasal 11 tentang bunga pada persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara indonesia dengan belanda

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 20/pj./1995 tentang jadual waktu tindakan penagihan pajak

penyesuaian pedoman induk tuprp 1994

kebijaksanaan pembagian hasil penerimaan pbb bagian pemerintah pusat kepada daerah tk. ii tahun 1995/1996

jenis barang yang tidak dikenakan ppn (seri ppn 25-95)

perlakuan ppn atas jasa consumer credit, credit card, dan debit card (seri ppn 24-95)

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 43/pj./1995 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri rokok kretek di dalam negeri

pemotongan pph pasal 21 atas pembayaran tht-taspen (seri pph pasal 21 no. 6)

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 42/pj./1995 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri rokok putih di dalam negeri

pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 32/pj./1995 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri

jenis dan besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu bentuk usaha tetap

usul yayasan purna bhakti (yarnati) diberlakukan seperti dana pensiun

pengenaan ppnbm atas bkp yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor (penyempurnaan ke-1 atas surat edaran seri : ppn 9-95)

penyuluhan tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis. (seri pph umum nomor 18)

penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek (seri pph umum nomor 16)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh tiga ikapi)

penelitian kembali wajib pajak non efektif dan spt kempos

pengkreditan pajak masukan atas impor dan penyerahan emas batangan yang ppn-nya ditanggung pemerintah serta atas penyerahan emas perhiasan (seri ppn 23-95)

petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran