Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan tentang pengecualian dari kewajiban pembayaran pph bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. (seri pph pasal 25 nomor 6)

pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar oleh penyalur atau agen atau sejenisnya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan juli, agustus, dan september 1995

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh dua ikapi)

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 102/pj/2006 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-01/pj./2006 tentang bentuk surat setoran pajak

penangguhan pelaksanaan surat kawat nomor : kwt- 178/pj.43/1995

program pengkajian pengisian spt (p3 spt) tahun 1994 (seri pemeriksaan-85)

perubahan atas lampiran iii (tiga), iv (empat), v (lima), vi (enam) keputusan menteri keuangan nomor 174/kmk.04/1993 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 196/kmk.04/1994

macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

perubahan lampiran i dan lampiran ii keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 644/kmk.04/1994 tentang macam dan jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pelaksanaan perubahan tarif bea meterai

pengumuman perubahan tarif bea meterai

penggunaan bahasa asing dalam pembukuan wajib pajak

tata cara pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 608/kmk.04/1994 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

penegasan mengenai batas maximum 7% dan pengertian pemeriksaan (seri ppn 22-95)

pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. (seri pph umum nomor-13)

tata cara pelaksanaan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-22/pj./1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

besarnya pembayaran pph pasal 25 yang harus dibayar wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. (seri pph pasal 25-4)

sehubungan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995 tentang perubahan tarif bea meterai

perusahaan kecil dan menengah pasangan usaha modal ventura dan perlakuan perpajakan atas penyertaan modal perusahaan modal ventura

ppn bm atas rumah susun (apartemen dan sejenisnya) (seri ppn 21-95)

impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh satu ikapi)