Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

perubahan atas keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 83/kmk.04/1994 tanggal 19 maret 1994 tentang penggunaan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 05/pj.24/1995 tanggal 3 pebruari 1995 tentang bentuk surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

ppn atas penyerahan mobil bekas jenis sedan, station wagon, van dan combi (seri ppn 19-95)

daftar isian untuk pengkreditan fln

pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

bentuk dan isi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dan spt masa ppn bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, serta buku petunjuk pengisiannya

besarnya cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya. (seri pph umum nomor 8)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketigapuluh sembilan ikapi)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku keempatpuluh ikapi)

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995 tentang perubahan tarif bea materai

norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan

perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

perlakuan ppn atas perusahaan yang mempunyai cabang- cabang (seri ppn 18-95)

tempat terutangnya pajak bagi pkp orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak melakukan kegiatan usaha (seri ppn 17-95)

upaya pencairan tunggakan

penjelasan petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26. (seri pph pasal 21 no. 4)

syarat-syarat faktur pajak sederhana

dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek (seri pph umum nomor 10)

pemotongan pph pasal 26 atas pembayaran premi asuransi ke luar negeri (seri pph pasal 23/26 nomor 5)

surat keterangan bebas (skb) pemotongan/pemungutan pph (seri pph umum nomor 9)

penegasan perlakuan pengenaan pph terhadap spbu yang membeli pelumas pertamina ke dealer pelumas

perubahan tarif bea meterai

penanganan pph pasal 21 perusahaan go public yang telah memperoleh ijin pemusatan pph pasal 21/ pasal 26 (seri pph pasal 21 nomor 5)

tata cara pemungutan dan pelaporan wajib pungut pph pasal 22 oleh bulog, pertamina, dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix (seri pph pasal 22 no.1)